JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa menantang Rizal Mallarangeng untuk segera menyerahkan bukti ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menyusul pernyataan Rizal yang mulai menyudutkan Demokrat dalam pemaparannya tentang kronologi kasus Hambalang versi investigasi dari tim khusus yang dibentuk adik dari Andi Alfian Mallarangeng itu.
"Kalau mereka punya bukti keterlibatan yang lain-lain, tidak usahlah cuap-cuap di media, ke publik. Sampaikan ke KPK apa yang menurut mereka sebuah bukti. Ini llebih baik dan gentle daripada ke pubik. Kita tidak akan pernah menghalangi," ujar Saan, Rabu (26/12/2012), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Partai Demokrat, lanjutnya, tidak akan mengubah sikap dan komitmennya dalam mendukung pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Ia juga mengatakan, partainya pun tidak akan mencampuri proses penegakan hukum yang dilakukan KPK. Saan berharap agar KPK bisa melakukan penegakkan hukum secara merata, tidak hanya tajam kepada Demokrat saja.
"Kita berharap pada 2013, KPK juga bisa, istilahnya, tidak hanya tajam kepada Demokrat tapi tumpul ke yang lain," ucap Saan.
KEKUATAN BESAR DI PROYEK HAMBALANG
Sebelumnya, Rizal Mallarangeng, juru bicara Andi Mallarangeng, mengungkapkan, sejumlah temuan hasil penelusurannya terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang yang telah menjerat Andi sebagai tersangka. Di dalam temuan yang didapat Rizal, ia melihat ada kekuatan besar di balik kasus ini.
"Ada kekuatan besar, itu pasti. Tapi masa bisa sih dua menteri nggak teken (pengajuan kontrak tahun jamak), tapi langsung disetujui Menkeu. Tidak mungkin Pak Wafid (Sesmenpora) yang atur semuanya," ujar Rizal, Jumat (21/12/2012), dalam jumpa pers di Jakarta.
Rizal juga menyoroti proses penerbitan surat hak tanah untuk Hambalang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Rizal melihat ada keanehan karena tanah itu sudah bertahun-tahun menjadi tanah sengketa tetapi kemudian bisa dipakai Kemenpora.
"Kita harus lihat Pak Joyo Winoto (Kepala BPN saat itu) itu ternyata teman baik dari Anny Ratnawati (Dirjen Anggaran Kemenkeu saat itu). Mereka sama-sama dari Brighton Institute. Anny juga merupakan orang dekat SBY, lingkaran dekat Istana," ucap Rizal.
Setelah menyinggung adanya kedekatan orang-orang tertentu dengan pihak Istana, Rizal menyinggung pula peran Komisi X DPR yang merupakan mitra kerja Kemenpora. Pokja Anggaran Komisi X menjadi pihak yang paling mengerti soal pengajuan anggaran Hambalang.
"Untuk Hambalang, karena ini proyek Olahraga, maka ada di pokja anggaran Komisi X. Siapa ketua Fraksi Partai Demokrat saat itu? Saya tidak bilang, Anda yang sebut," ucapnya.
Ketua Fraksi Demokrat saat itu adalah Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Sementara bendahara Fraksi PD adalah M Nazaruddin yang menjadi orang paling sering menyebut keterlibatan Anas dalam perkara Hambalang. Bukti keterlibatan Demokrat lainnya, disebut Rizal, juga dari pengurusan sertifikat tanah. Pengambilan sertifikat tanah dilakukan anggota Komisi II dari Fraksi Demokrat Ignatius Mulyono. Padahal, lazimnya, hal ini diurus oleh kementerian terkait yang memiliki proyek itu.
Rizal mengakui keanehan proyek Hambalang sudah tampak sejak proses lelang di mana awalnya diikuti oleh perusahaan yang semuanya merupakan BUMN sehingga terlihat seperti diatur. Pemenang lelang Adhi Karya, disebutnya hanya sebagai broker yang kembali mendelegasikan tugasnya kepada subkontraktor PT Dutasari Citralaras dan PT Global Daya Manunggal.
Bos PT Dutasari, Machfud Suroso, bahkan memiliki kedekatan dengan Partai Demokrat. Ia adalah Ketua DPD Demokrat Jawa Timur dan juga teman dekat Anas Urbaningrum.
Dengan rangkaian konstruksi kasus yang dibuatnya, apakah Rizal menduga kasus ini terkait Kongres Partai Demokrat pada tahun 2010 lalu? "Barangkali, tapi itu kan Mei dan ini akhir 2010. Bagus bagi penyidik agar jangan lupa konteks axis of power yang ada dalam kasus ini," kata Rizal lagi.
Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
