JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Peneliti Pukat Universitas Gadjah Mada Oce Madril menilai Indonesia pada tahun 2012 menjadi negara kongkalikong. Hal itu tecermin dari tingkat korupsi politik yang meningkat dari tahun 2011.
"Apa yang saya sampaikan berkaitan dengan proyek di Kemenpora, Kemenkes, dengan aktor di daerah dan sebagainya, itu semua relatif berkisar 70 persen terkait korupsi anggaran daerah atau APBN," kata Oce di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (22/12/2012).
Oce mengungkap, modus korupsi politik yang menjerat pemerintah pada tahun 2012 terkait mafia anggaran. Permainan anggaran itu, ujarnya, memiliki benang merah dengan proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selain itu, kongkalikong permainan anggaran tidak hanya terjadi di daerah dan di pusat. Praktik itu ditengarai terjadi di level Istana. Bahkan, Istana tidak bisa mencegah korupsi yang ada di dalamnya.
"Katakanlah keterlibatan salah seorang badan pertimbangan presiden menjadi tersangka di Mabes Polri, anggota Komisi Ekonomi Nasional Hartati Murdaya, dan Watimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) Siti Fadhilah Supari dan Menpora mundur dari jabatannya karena korupsi," katanya.
Menurut dia, hal itu merupakan catatan hitam kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pasalnya, di masa kepemimpinan SBY yang pertama tidak ditemui kongkalikong itu.
SBY, kata dia, harus hati-hati dalam memanajemen pemerintahan. Sebab, hal itu dapat berdampak luas bagi sisa kepemimpinan SBY yang tinggal dua tahun.
"Ini menjadi warning yang menjadi sangat penting bagi pemerintahan ini. Presiden bisa soft landing atau terseok-seok," katanya.
Editor :
Ana Shofiana Syatiri
