JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja para Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dipertanyakan oleh Komisi III DPR. Kinerja mereka dinilai jauh dari harapan ditilik dari laporan kinerja dalam rapat di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/2/2013).
"Tidak layak laporan seperti ini. Tidak ada kesimpulan atau analisa mendalam terkait apa yang terjadi di Poso. Padahal di sana patut diduga ada pelanggaran HAM berat," kecam anggota Komisi III DPR dari FPKS, Indra. Menurut dia, laporan yang disampaikan Komnas HAM hanya sebatas kronologis yang bisa didapat di media.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Desmond Mahesa juga mempertanyakan respons Komnas HAM ketika menangani masalah di daerah. "Apa reaksi Komnas HAM terhadap kasus Poso? Kasus NTB apa sikap kalian? Ngga ada, sorry," kecam dia.
"Harapan kami kalian fokus. Apa yang ada hari ini, kami bisa harap apa terhadap Komnas HAM? Yang ada rebutan jabatan. Ini bukan laporan kinerja, ini catatan-catatan. Sekian bulan di Komnas HAM ngapain aja? Yang ada ricuh," tambah Desmond.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Taslim Chaniago berseloroh bahwa popularitas Komnas HAM meningkat dengan adanya konflik internal. Di sisi lain, kinerja Komnas HAM, menurut dia memprihatinkan.
"Banyak pelanggaran HAM yang besar masih menggantung. Berdasarkan laporan belum ada yang tuntas," kata Taslim.
Dari 13 Komisioner Komnas HAM, satu Komisioner tak hadir, yakni Nurholis. Dia tengah dinas ke Australia. Pemanggilan Komisioner Komnas HAM menyusul konflik di internal Komnas HAM yang berujung pada mundurnya pimpinan terkait perubahan masa kerja pimpinan dari 2,5 tahun menjadi 1 tahun.
Seperti diberitakan, dalam rapat paripurna 6 Februari 2013 , Komnas HAM memutuskan tata tertib masa pimpinan menjadi 1 tahun. Keputusan itu didorong sembilan Komisioner. Alasan mengurangi masa jabatan pimpinan adalah sebagai terjemahan atas prinsip kolektif kolegial dan reformasi birokrasi.
Namun, empat Komisioner serta para pegawai Komnas HAM menolak dengan berbagai alasan. Dalih penolakan adalah efektivitas kinerja Komnas HAM bila pimpinan terlalu cepat berganti.
Berita terkait dapat dibaca pula dalam topik: Kisruh Internal Komnas HAM
Editor :
Palupi Annisa Auliani
