Puncak Hari Nusantara
Wapres: Sipadan Menjadi Peringatan bagi Kita
Penulis : Riana Afifah | Senin, 17 Desember 2012 | 16:18 WIB
LOMBOK TIMUR, KOMPAS.com — Meski berhasil diakui secara hukum bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan melalui United Nation Convention on Law Of the Sea (UNCLOS) 1982, perjuangan masih belum berakhir. Tantangan yang kini dihadapi oleh Indonesia adalah pengembangan potensi kelautan dan menjaga agar kekayaan laut yang ada tidak dicaplok negara lain.
Wakil Presiden Boediono mengatakan bahwa pengakuan terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan melalui perjalanan panjang. Setelah 18 tahun berlalu, perjuangan tersebut masih belum selesai karena pengakuan saja secara hukum belum cukup. Pemerintah dan masyarakat harus bahu-membahu untuk membangun perangkat negara kepulauan itu.
"Kalau secara de jure, sudah jelas landasannya. Tapi secara de facto, kita masih memerlukan perangkat untuk mengangkat kelautan kita," kata Boediono, saat Puncak Hari Nusantara di Labuhan Haji, Nusa Tenggara Barat, Senin (17/12/2012).
"Karena itu, kita tidak bisa santai-santai saja. Kita harus menyelesaikan PR kita dan mengamankan posisi kita," imbuh Boediono.
Orang nomor dua di Tanah Air ini juga berusaha menyegarkan pikiran masyarakat kembali akan kasus perbatasan dan perebutan wilayah dengan negara tetangga yang berakhir pahit bagi Indonesia. Hal serupa juga dapat terjadi pada potensi kelautan Tanah Air jika tak benar dijaga.
"Jangan sampai ada celah. Posisi diplomatis kita mesti kuat. Kasus Sipadan harus menjadi peringatan bagi kita," ungkap Boediono.
Indonesia perlu mengambil sikap antisipatif dan preventif untuk melindungi perairan Indonesia yang memiliki luas sekitar 3,2 juta kilometer. Jika tidak demikian, maka kekayaan laut yang tersebar di tiap perairan akan diakuisisi oleh negara tetangga karena bangsa Indonesia sebagai pemilik justru abai.
"Kita harus bersikap antisipatif, kalau perlu preventif. Yang penting dari sekarang mulai melakukan peningkatan peralatan dan SDM," tandasnya.
Editor :
Caroline Damanik
